Yuk! Kenali Aplikasi BSM+, Inovasi Baru Pemkot Bandung untuk Permudah Kebijakan Pembangunan

Fokus Media – Demi mendukung konsep Smart City, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi sistem informasi geografis berbasis situs online yang bernama Bandung Smart Map Plus atau BSM+.

Sebagaimana yang dilansir oleh Tim Fokus Media melalui situs web resmi Pemerintah Kota Bandung pada hari Selasa, 14 Maret 2023, aplikasi BSM+ merupakan alat bantu dalam perumusan berbagai kebijakan kota.

Selain perumusan kebijakan, aplikasi BSM+ juga menjadi sarana pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana tata ruang, pemetaan daerah rawan bencana, dan pengelolaan sumber daya alam.

BSM+ sendiri berisi hasil analisis layanan yang memungkinkan penggunanya untuk dapat menarik kesimpulan dengan bantuan fitur berupa geoprocessing dan beragam data yang dimilikinya.

Baca Juga: Demi Mencegah Kasus Flu Burung, Pemkot Bandung Vaksinasi Ratusan Unggas di 60 Titik

Data-data dalam aplikasi tersebut nantinya akan bermanfaat sebagai geodatabase pengelolaan data dan perencanaan pemantauan evaluasi.

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Ciptabintar, Deni Pathudin mengungkapkan bahwa data geospasial nantinya akan terintegrasi dengan seluruh data dari berbagai OPD dalam aplikasi tersebut.

“Geospasial menjadi salah satu wadah untuk menyatukan data, sehingga tumpeng tindih data itu bisa ketahuan. Data ke orangnya itu bisa tepat,” ujar Deni, dikutip dari situs web resmi Pemerintah Kota Bandung.

Dia juga mengungkapkan bahwa dengan aplikasi BSM+, berbagai program pembangunan dapat dipantau dari tingkat pemerintahan paling bawah seperti RT dan RW.

Baca Juga: Pemkot Bandung Gelar Operasi Pasar Murah Jelang Ramadhan, Ini Jadwalnya

aplikasi BSM+ ini memiliki beragam informasi tematik yang dapat dipakai dalam perumusan berbagai program.

Selain itu, aplikasi BSM+ juga memiliki berbagai kelebihan di antaranya akses yang mudah, hadir dengan skala yang baik sehingga presisinya dapat dipertanggungjawabkan, serta menghadirkan tematik data untuk dasar pengambilan keputusan pimpinan.

“Misalnya zonasi sekolah untuk pemenuhannya. Kaitan jumlah penduduk di sebuah kawasan untuk pembangunan puskesmas. Kita juga membangun batas administrasi kewilayahan sampai RT dan RW,” lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengembangkan kolaborasi dan sinkronisasi data kelurahan agar terpetakan dengan baik.